Walaubegitu, ia memandang RRT sebagai sumber inspirasi yang penting dalam merumuskan kembali visinya bagi Indonesia. Sukarno dan Mao sama-sama memimpikan revolusi, sama-sama memandang bahwa politik memiliki kekuatan pada mobilisasi massa, menurut Satriono Priyo Utomo sebagai penulis, inilah yang membedakan hubungan diplomatik Indonesia dengan › Opini›Hari Nusantara dan Tantangan... Melalui peringatan Hari Nusantara, pemerintah Indonesia perlu menunjukkan komitmen dan menjaga optimisme agar visi sebagai poros maritim dunia dapat terwujud karena kita punya pengalaman historis dari kerajaan Nusantara. Oleh PRADITA DEVIS DUKARNO 7 menit baca HERYUNANTOIlustrasiDeklarasi Djuanda pada 13 Desember 1957 adalah tonggak penting dalam sejarah Indonesia. Kebijakan tersebut bukan hanya menegaskan sebagai negara kepulauan yang utuh, tetapi juga mampu menerjemahkan makna gagasan kesatuan Indonesia secara analisis Robert E Elson 2008, Perdana Menteri Djuanda Kartawidjaja, dari kalangan profesional, berhasil menyatukan kedaulatan wilayah secara fisik, yakni tanah daratan dan air laut. Sementara itu, banyak pemimpin politik Indonesia pada 1950-an, kerap berdiri di podium dan menyerukan Indonesia perlu bersatu, tetapi belum menemukan contoh yang jelas tentang makna kata tersebut. Deklarasi tersebut muncul saat Indonesia sedang menghadapi hantaman berbagai krisis seperti polarisasi yang tajam antara berbagai kekuatan partai politik, hubungan pusat-daerah yang memanas, ekonomi dan keuangan yang melemah serta konflik dengan Belanda terkait status tengah situasi kritis, Djuanda mampu berpikir jernih bahwa ada peraturan yang usang seperti masih berlakunya warisan hukum pada masa Hindia-Belanda yang mengatur bahwa lebar wilayah laut hanya 3 mil dari garis pantai yang sudah tidak relevan. Sehingga, banyak kapal asing bebas hilir-mudik di tengah lautan lepas di antara wilayah Indonesia yang sudah merdeka. Dalam melihat masalah tersebut, Djuanda mendapatkan masukan pengamatan yang tajam dari Mochtar Kusumaatmadja, seorang ahli hukum laut internasional dan diplomat, tentang perlunya penegakan kedaulatan wilayah perairan juga Visi Mochtar tentang IndonesiaSetelah ditetapkan, deklarasi tersebut mendapat kecaman dari publik internasional yang datang bertubi-tubi dari negara-negara Barat yang memiliki kekuatan maritim besar seperti Amerika Serikat, Inggris, dan terutama juga oleh Belanda karena kapalnya acapkali melintas di Indonesia. Namun, Djuanda tidak goyah, bahkan ia mengirimkan delegasi khusus ke Geneva guna memperjuangkan agar Indonesia mendapatkan pengakuan sebagai negara kepulauan pada 1958. Dari dalam negeri, Deklarasi Djuanda menjadi inspirasi menghasilkan kebijakan turunan lainnya seperti wawasan Nusantara, yakni cara pandang melihat kesatuan wilayah, budaya, dan jati diri bangsa serta mampu menggunakan posisi internasional baik secara geografis dan politik secara setelah berjuang selama hampir 25 tahun, forum internasional mengakui Indonesia sebagai negara kepulauan Archipelagic State pada konvensi hukum internasional United Nation Convention on the Law of the Sea UNCLOS tahun 1982. Keputusan UNCLOS juga menambah lebar wilayah bagi negara kepulauan, Indonesia mendapatkan manfaat tersebut, rentang wilayah perairan laut dari 3 mil menjadi 12 mil wilayah. Selain itu, negara kepulauan juga mendapat hak atas pengelolaan Zona Ekonomi Eksklusif ZEE 200 mil dari bibir KRIS R MADAPetugas patroli Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berpatroli dekat perairan perbatasan Indonesia-Singapura di Batam, Kepulauan Riau. Patroli laut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai salah satu upaya memberantas penyelundupan aneka komoditas dari dan ke Indonesia. Wilayah laut Indonesia yang berbatasan dengan sejumlah negara rawan menjadi akses untuk menyelundupkan barang dari luar negeri ke Indonesia. Makna NusantaraDeklarasi Djuanda menghasilkan banyak perubahan dalam kebijakan dunia maritim Indonesia dan internasional. Transformasi tersebut mendorong pemerintah menetapkan Deklarasi Djuanda sebagai Hari Nusantara setiap tanggal 13 Desember melalui Keputusan Presiden 126 tahun merujuk kepada keputusan yang ditandatangani oleh Presiden Megawati tersebut, makna Nusantara tidak disebutkan secara spesifik, tetapi artinya lebih dekat kepada keadaan geografis yang memiliki gugusan pulau melimpah. Terminologi tersebut sangat lekat pada Sumpah Palapa Gadjah Mada ketika ingin mewujudkan visi Majapahit menyatukan pulau-pulau di negeri kata Nusantara tidak tunggal hanya dari perspektif tersebut melainkan kaya akan sudut pandang. Dalam penelitian Hans Dieter-vans 2017, Nusantara memiliki banyak makna seperti kesatuan budaya dilihat dari kemiripan linguistik penggunaan bahasa Melayu di antara negara seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, Timor-Timur, dan mungkin juga sampai Taiwan bagian selatan. Hans, juga melihat bahwa di Asia Tenggara ada fenomena menjamurnya penggunaan nama Nusantara dalam ranah bisnis, organisasi pemuda, dan organisasi keagamaan. Menariknya, pemerintah Indonesia juga menetapkan ibukota negara yang baru dengan nama Nusantara pada Djuanda menghasilkan banyak perubahan dalam kebijakan dunia maritim Indonesia dan tersebut memiliki relasi historis yang panjang selaras dengan penelitian Anthony Reid 2011. Ia menjelaskan bahwa wilayah Nusantara dengan istilah “tanah di bawah angin” karena musim seminya hampir sepanjang tahun, merupakan kesatuan unit meskipun memiliki perbedaan seperti dalam aspek budaya, geografis antara pedalaman dan kepulauan serta sistem sosial itu, relasi jaringan wilayah di Nusantara semakin solid karena proses perdagangan global yang sudah massif terbentuk mencapai puncaknya pada abad ke-16, sebelum kekuasaan kolonial datang. Para pedagang maritim dari Nusantara menggunakan laut guna menjual produk lokal seperti pala, lada dan cendana sehingga mencapai pasaran global di Eropa, Asia Timur, dan juga Memandang Kedaulatan Maritim IndonesiaLaut memang menjadi salah satu pilar utama dalam sejarah peradaban di wilayah Nusantara. Laut menjadi sarana untuk aktivitas ekonomi bagi para pedagang sehingga dapat berdagang ke negara lain dan bertemu dengan kebudayaan baru. Namun, samudera juga menjadi media para pelancong dari negeri lain untuk datang, tidak hanya membawa kepentingan politik dan ekonomi, tetapi juga menyebarkan kebudayaan. Tidak heran Denys Lombard 2008, meskipun menyebut dengan istilah Nusa Jawa, tetapi menyadari bahwa konsep tersebut memiliki keterkaitan dengan ruang yang lebih besar, yakni Nusantara sebagai tempat persilangan atau titik temu kebudayaan besar seperti China, India, Arab bahkan bangsa dari Eropa untuk kemudian juga turut yang diapit dua Samudera Pasifik dan Samudera Hindia adalah ruang kesatuan geografi, politik, dan budaya, yang sudah hidup melalui sejarah panjang dan membentuk warisan dan tradisi pengetahuan yang MAPSPeta Samudera Hindia dan Samudera PasifikTantangan aktual Makna Nusantara memiliki relasi historis yang kuat bagi negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Relasi ini bukan hanya romantisme masa lalu, tetapi dapat menjadi modal menjawab tantangan aktual yang sedang terjadi. Dalam peringatan hari Nusantara dapat menjadi momentum bagi pemerintah Indonesia untuk menjawab krisis yang sedang terjadi sama ketika Djuanda menetapkan deklarasi guna tantangan satu tahun ke depan, Indonesia memiliki posisi strategis sebagai ketua ASEAN, dengan membawa modal historis Nusantara sebagai pengikat soliditas guna mencari solusi dari berbagai masalah yang konflik Laut Cina Selatan yang melibatkan Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, dan Vietnam dengan China. Bahkan, Kapal-kapal China juga kerap masuk sampai ZEE Indonesia. Akar permasalahannya adalah tidak tercapainya kesepakatan teritorial wilayah perairan masing-masing negara di Laut China puncaknya adalah ketika China menetapkan Undang-Undang Penjaga Pantai atau China Coast Guard Law CCGL pada 22 Januari 2021. Undang-undang tersebut mengklaim sebagian China Laut Selatan adalah teritorial negaranya dan dapat menggunakan kekuatan hukum dan militer pada kapal asing yang melintas pada wilayah tersebut Kompas, 9 Maret 2021.Indonesia dengan momentum kesuksesan G20 dapat menjadi modal menyakinkan negara ASEAN dan China guna melakukan dialog yang konstruktif. Laut adalah sumber kemakmuran bersama dan simpul penghubung relasi sejarah yang sudah dibangun ribuan tahun lalu antara Nusantara dan dengan momentum kesuksesan G20 dapat menjadi modal menyakinkan negara ASEAN dan China guna melakukan dialog yang laut sebagai modal utama bagi negara-negara Asia Tenggara juga mengalami krisis perubahan iklim yang tajam. Dalam laporan Mckinsey Global Institute 2020 bahwa negara-negara Asia Tenggara mengalami perubahan cuaca dan kelembaban yang ekstrem sehingga akan meningkatkan permukaan air laut karena curah hujan tinggi yang terus terjadi setiap tahun. Kondisi tersebut sangat menurunkan jumlah tangkapan ikan yang menjadi salah satu komoditas utama negara-negara Asia itu, beberapa daerah pantai di Asia Tenggara, salah satunya ada di Pesisir Pantai Utara Jawa, mengalami tingkat abrasi yang cukup parah sehingga mengancam tempat tinggal dan pendapatan keluarga nelayan kecil sehingga mereka dalam posisi lemah dalam perubahan iklim. Indonesia sebagai pemimpin perlu mendorong komitmen dari negara-negara ASEAN guna mewujudkan Nusantara sebagai lautan yang makmur dan berkelanjutan bagi RADITYA MAHENDRA YASASebuah jalan penghubung menuju salah satu perkampungan di pesisir utara pulau Jawa, tepatnya di Desa Bedono, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Selasa 5/1/2021.Ketiga, mimpi mewujudkan Indonesia poros maritim dunia, visi yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada pemerintahan periode pertama dan tertulis pada RPJMN 2014-2019. Pada periode kedua, visi tersebut berlanjut pada RPJMN 2019-2024 meskipun ada sedikit modifikasi tetapi esensinya sama menjadi pusat maritim gebyar mewujudkan visi tersebut cenderung meredup jika dibandingkan dengan pada pemerintahan Presiden Jokowi jilid pertama Kompas, 27 April 2022. Memang, sektor maritim sangat luas dari mulai cakupan wilayah, industri perikanan dan pengolahannya, transportasi laut dan infrastrukturnya, tata kelola pemerintahan, kekuatan alutsista pertahanan, dan diplomasi juga Negara Kepulauan dan Benua Maritim IndonesiaMewujudkan visi tersebut adalah tugas berat, tetapi bukan berarti tidak dapat terwujud karena kita memiliki modal sebagai negara kepulauan yang berada di jalur utama maritim internasional. Posisi strategis yang menjadi kekuatan utama dan tidak dimiliki oleh negara peringatan Hari Nusantara, pemerintah Indonesia perlu menunjukkan komitmen dan menjaga optimisme agar visi sebagai poros maritim dunia dapat terwujud karena kita punya pengalaman historis dari kerajaan Nusantara seperti Majapahit, Sriwijaya, dan Samudera Pasai berhasil yang berhasil menaklukkan dunia melalui kekuatan Devis Dukarno, Peneliti Pusat Riset Kewilayahan, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRINARSIP Devis Dukarno
Kisahpenonton MotoGP Mandalika yang tak ingin jauh dari tribun. Minggu, 20 Maret 2022 22:27
p>Poros Maritim Dunia PMD merupakan konsep yang disampaikan Presiden Jokowi pada Konferensi Tingkat Tinggi Asia Timur, di Naypyidaw Myanmar pada tanggal 13 November 2014. Sementara Jepang dan India telah lebih dulu mencanangkan konsep Confluence of the Two Seas pada tahun 2007, disusul Amerika Serikat dengan Rebalancing toward Asia pada tahun 2011, dan Tiongkok dengan Jalur Sutra Maritim Abad ke-21 di tahun 2013. Keempat kekuatan besar tersebut berkompetisi di kawasan Indo-Pasifik. Paper ini menempatkan PMD sebagai geopolitik Indonesia dalam memanfaatkan dinamika geopolitik yang terjadi di kawasan untuk kepentingan nasional Indonesia. Kata kunci poros maritim dunia, Indo-Pasifik, geopolitik
DeklarasiDjuanda yang dicetuskan pada tanggal 13 Desember 1957 oleh Perdana Menteri Indonesia pada saat itu, Djuanda Kartawidjaja, adalah deklarasi yang menyatakan kepada dunia bahwa laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI. Sebelum deklarasi Djuanda, wilayah Abstrak-Konsep Poros Maritim Dunia di sampaikan oleh Joko Widodo pertama kali pada saat berkampanye dalam rangka konstetasi pilihan presiden Republik Indonesia tahun 2014, semenjak itu telah menjadi visi pembangunan selama 10 tahun sampai dengan tahun 2024 dan juga menjadi muara bagi komitmen bersama ASEAN sebagai ASEAN Outlook on Indo-Pacific AOIP. Walaupun dalam AOIP tidak menyatakan bahwa bidang Pertahanan menjadi salah salah satu area kerjasama, akan tetapi mewujudkan keamanan di kawasan akan berimbas kepada keamanan nasional masing-masing negara di kawasan. Dalam menyusun strategi pertahanan negara tidak bisa dilepaskan pengaruh dari keamanan di kawasan Indo-Pasifik. Hal ini menyebabkan dalam pemberdayaan wilayah pertahanan laut, beserta seluruh potensi yang terkandung didalamnya, juga harus dapat mewadahi upaya peran serta Indonesia secara nyata untuk berkiprah secara langsung di kawasan Indo-Pasifik. Abstract-Global Maritime Fulcrum concept was first conveyed by Joko Widodo during his campaign for presidential election contest in 2014. Since then, it has become his development vision for 10 years until 2024 and become an estuary for ASEAN's collective commitment as ASEAN Outlook on Indo-Pacific AOIP. Eventhough AOIP does not state defence field as one of areas of cooperation, pursuing security in the region will have impacts on each national security. Constructing national defence strategy will be influenced by the security in the Indo Pacific region. Hence, empowerment maritime defence along with its potential shall also address Indonesia's real effort and direct contribution in the Indo Pacific region. Discover the world's research25+ million members160+ million publication billion citationsJoin for free Indonesia Poros Maritim Dunia Mengembangkan.. Kurniawan Deni Emi 16 INDONESIA POROS MARITIM DUNIA MENGEMBANGKAN KEAMANAN NASIONAL MELALUI PERSPEKTIF KERJASAMA PERTAHANAN DI KAWASAN INDONESIA GLOBAL MARITIME FULCRUM DEVELOPING NATIONAL SECURITY THROUGH THE PERSPECTIVE OF DEFENCE COOPERATION IN THE REGION Kurniawan Firmuzi Syarifudin1, Deni Dadang Emi Nurcahyani3, Lukman Yudho Prakoso4 1,2,4 PROGRAM STUDI STRATEGI PERANG SEMESTA, FAKULTAS STRATEGI PERTAHANAN, UNIVERSITAS PERTAHANAN RI 3DIREKTORAT JENDERAL STRATEGI PERTAHANAN Kurniawansyarifuddin denidar87akmil Abstrak – Konsep Poros Maritim Dunia di sampaikan oleh Joko Widodo pertama kali pada saat berkampanye dalam rangka konstetasi pilihan presiden Republik Indonesia tahun 2014, semenjak itu telah menjadi visi pembangunan selama 10 tahun sampai dengan tahun 2024 dan juga menjadi muara bagi komitmen bersama ASEAN sebagai ASEAN Outlook on Indo-Pacific AOIP. Walaupun dalam AOIP tidak menyatakan bahwa bidang Pertahanan menjadi salah salah satu area kerjasama, akan tetapi mewujudkan keamanan di kawasan akan berimbas kepada keamanan nasional masing-masing negara di kawasan. Dalam menyusun strategi pertahanan negara tidak bisa dilepaskan pengaruh dari keamanan di kawasan Indo-Pasifik. Hal ini menyebabkan dalam pemberdayaan wilayah pertahanan laut, beserta seluruh potensi yang terkandung didalamnya, juga harus dapat mewadahi upaya peran serta Indonesia secara nyata untuk berkiprah secara langsung di kawasan Indo-Pasifik. Kata Kunci AOIP, ASEAN, Indo-Pasifik, Keamanan Nasional, Maritim, Pertahanan, Wilayah Pertahanan Abstract – Global Maritime Fulcrum concept was first conveyed by Joko Widodo during his campaign for presidential election contest in 2014. Since then, it has become his development vision for 10 years until 2024 and become an estuary for ASEAN’s collective commitment as ASEAN Outlook on Indo-Pacific AOIP. Eventhough AOIP does not state defence field as one of areas of cooperation, pursuing security in the region will have impacts on each national security. Constructing national defence strategy will be influenced by the security in the Indo Pacific region. Hence, empowerment maritime defence along with its potential shall also address Indonesia's real effort and direct contribution in the Indo Pacific region. Keywords AOIP, ASEAN, Defence, Defence Territory, Indo-Pacific, Maritime, National Security Pendahuluan Pada saat kampanye untuk kontestasi Calon Presiden RI tahun 2014, Joko Widodo yang merupakan salah satu kandidat menyampaikan gagasan tentang pengembangan ekonomi berbasis maritim dalam rangka terciptanya kesejahteraan yang disebut dengan Poros Maritim Dunia PMD. Ketika terpilih menjadi Presiden Republik 17 Jurnal Strategi Perang Semesta Volume 7 Nomor 1 Tahun 2021 Indonesia ke-7, gagasan ini kemudian dijadikan sebagai pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan nasional yang akan dilakukan selama menjabat dan kemudian dilanjutkan ketika terpilih untuk masa bakti periode ke-2 pada periode tahun 2019-2024. Visi pembangunan ini tidak saja merubah paradigma negeri yang memiliki wilayah maritim hampir mencapai 7 juta kilometer persegi yang selama ini telah memunggungi kodratnya, akan tetapi juga ingin menjadikan Indonesia sebagai jalur ekonomi global dan jalur keamanan laut internasional Syahrin, 2018. PMD ini tidak saja menjadi visi dari pembangunan Indonesia selama 10 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo, akan tetapi ketika disampaikan pertama kali pada saat Konferensi Tingkat Tinggi KTT Asia Timur/East Asia Summit 2014 di Naypydaw-Myanmar dan pada KTT ASEAN 2019 di Bangkok-Thailand telah dijadikan muara bagi komitmen bersama dari para negara-negara anggota ASEAN sebagai ASEAN Outlook on Indo-Pacific AOIP atau cara pandang ASEAN dalam posisinya di kawasan Indo-Pasifik Anwar, 2020. Melalui AOIP, ASEAN akan menjadikan Indo-Pasifik sebagai kawasan yang damai dan sejahtera, dengan ASEAN mengambil posisi sebagai pusat dan pemimpin dari seluruh kegiatan yang dilakukan, melalui prinsip keterbukaan, inklusif, transparan dan menghormati hukum internasional. ASEAN juga akan menjembatani dan mempersatukan kepentingan antar kawasan, tidak saja di kawasan Asia Tenggara, tetapi juga kawasan Pasifik Selatan dan juga kawasan yang berbatasan dengan Samudera Hindia. Diterimanya AOIP menandakan semakin kuatnya kepemimpinan Indonesia di ASEAN, tidak saja dalam membentuk kerjasama di bidang Ekonomi, tetapi juga di bidang Keamanan Regional sebagai inti pokok kerjasama tersebut. Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mempelajari bagaimana kerjasama AOIP ini dapat diwujudkan dalam bentuk kerjasama di bidang pertahanan, sehingga diharapkan dengan penelitian yang dilakukan dapat membawa pengaruh positif kepada pengembangan pertahanan negara Indonesia secara keseluruhan, terutamanya terkait dengan pemberdayaan wilayah pertahanan laut. Metode Penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif Indonesia Poros Maritim Dunia Mengembangkan.. Kurniawan Deni Emi 18 fenomenologi, dimana peneliti akan menerapkan dan mengaplikasikan kemampuan subjektivitas dan interpersonalnya dalam proses penelitian ekploratori Helaluddin, 2018. Dengan peneliti menilai bahwa terdapat hubungan antara AOIP harus dijabarkan secara lebih spesifik dalam hal kerjasama multilateral di bidang pertahanan, sehingga akan tercipta keamanan regional yang berdampak pada keamanan nasional suatu negara di kawasan, yang kemudian mempengaruhi pada pemberdayaan wilayah pertahanan laut di Indonesia. Teknik Pengumpulan data yang digunakan adalah Studi Pustaka dan Dokumentasi serta wawancara mendalam dengan teknik penentuan narasumber berupa purposive sampling. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan metode triangulasi data serta sumber literatur. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif meliputi transkip hasil wawancara, reduksi data, analisis, interpretasi data dan triangulasi. Dari hasil analisis data inilah kemudian dapat ditarik kesimpulan. Hasil Penelitian Sudut Pandang bidang Pertahanan dari ASEAN Outlook on Indo-Pacific AOIP Kawasan Indo-Pasifik yang berada diantara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik telah lama menjadi fokus perhatian dan perebutan pengaruh dari berbagai kekuatan besar di dunia, sejak Perang Dunia I ketika Jepang merebut wilayah pendudukan Jerman di China dan Pasifik, sampai dengan ketika konflik di Laut China Selatan semakin memanas pada beberapa tahun kebelakang. Secara berturut-turut Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe di tahun 2007, Presiden Amerika Serikat Barack Obama pada tahun 2011 dan kemudian Presiden China Xi Jinping di tahun 2013, menyampaikan kebijakan negaranya masing-masing dalam memfokuskan perhatian dan memperluas pengaruh di kawasan Indo-Pasifik, melalui program kerjasama di bidang Ekonomi dan juga Militer Yani et al., 2015. Seluruh negara memandang bahwa kawasan Indo-Pasifik sangat strategis berdasarkan pertimbangan geopolitik oleh karena merupakan rute pelayaran dengan nilai perdagangan yang sangat besar, akses menuju pasar dari barang-barang produksi negaranya dan juga sebagai akses ke sumber daya yang sangat besar di kawasan tersebut. ASEAN, terutamanya Indonesia, yang menjadi pusat persilangan kawasan Indo-Pasifik tidak mau sebagai pihak yang 19 Jurnal Strategi Perang Semesta Volume 7 Nomor 1 Tahun 2021 tidak terlibat secara langsung dalam perkembangan strategis yang sangat dinamis dengan keterlibatan kekuatan-kekuatan dunia yang saling bersaing. Pada akhirnya atas upaya keras diplomasi Indonesia dan kesepakatan seluruh negara ASEAN, AOIP pada akhirnya menjadi suatu komitmen dalam melakukan kerjasama secara inklusif di kawasan Indo-Pasifik yang terdiri dari 1 kerjasama Maritim; 2 konektivitas; 3 UN SDGs 2030; dan 4 kerjasama di bidang Ekonomi dan potensi kerjasama di bidang terkait lainnya Yanuarti et al.,2020. Melalui kerjasama ini pada akhirnya diharapkan dapat menjadikan Indo-Pasifik sebagai kawasan untuk melakukan kerjasama bagi kepentingan bersama dalam menopang kesejahteraan seluruh masyarakat yang ada di kawasan Aulia et al., 2019. Walaupun secara spesifik kerjasama di bidang pertahanan tidak disebutkan dalam bentuk kerjasama yang dilakukan, akan tetapi didalam AOIP disebutkan bahwa tidak menutup kemungkinan untuk dilaksanakan berbagai diskusi strategis tentang permasalahan ini dan berbagai bentuk kegiatan kerjasama yang bersifat prakek dimungkinan untuk dapat dilakukan pada suatu mekanisme yang dipimpin oleh ASEAN. Keinginan ASEAN untuk membangun kerjasama di bidang pertahanan di kawasan Indo-Pasifik sama sekali bukan untuk menjadikan semacam persaingan untuk merebut pengaruh dengan negara-negara lain yang juga memiliki pandangan serupa, oleh karena hal ini justru akan menimbulkan dilema dan ketidakstabilan di kawasan, yang dapat berakibat buruk dalam pembangunan kesejahteraan kawasan Damayanti, 2019. Apabila ditelaah lebih lanjut, bahwa AOIP tidak bertujuan untuk bertujuan untuk membentuk suatu bentuk kerjasama yang baru, termasuk di bidang pertahanan. Apabila bentuk kerjasama Asia Timur East Asia Summit dijadikan sebagai platform ideal yang akan mengimplementasikan bentuk kerjasama dimaksud, maka ASEAN Defence Ministes’ Meeting ADMM yang sejak tahun 2010 telah berhasil mewujudkan kedamaian dan kesejahteraan di kawasan dapat dijadikan sebagai inti dari bentuk kerjasama AOIP di bidang pertahanan. Upaya untuk membangun kerjasama pertahanan di kawasan Indo-Pasifik tidak bisa dilepaskan dari “persetujuan” negara-negara besar, dimana arah kebijakan strategis dalam rangka mencapai kepentingan nasional dari masing-masing negara tersebut Indonesia Poros Maritim Dunia Mengembangkan.. Kurniawan Deni Emi 20 tidak dapat didikte oleh ASEAN Sukmadewi, 2020. ASEAN sendiri sampai sekarang dapat dikatakan masih belum dalam satu kesatuan yang utuh, oleh karena masih menghadapi berbagai macam tantangan yang beragam, atau multi-faceted challenges yang tidak dapat dihindari, termasuk diantaranya adalah menjadi kepanjangan dari kepentingan nasional negara-negara besar dunia Natalegawa, 2013. Walaupun pembentukan kerjasama pertahanan di kawasan Indo-Pasifik akan mengalami hambatan, akan tetapi hal ini harus terus diupayakan, hal ini sejalan dengan teori Regional Security Complex yang menyatakan bahwa keamanan di suatu kawasan tidak bisa dilepaskan dari pola interaksi keamanan yang berbeda dan stabil diantara pihak yang terlibat dan akan berimbas signifikan terhadap keamanan suatu negara dalam kawasan tersebut Buzan, 2003. Diharapkan ADMM Plus, yang merupakan forum kerjasama praktis di bidang pertahanan antara ASEAN dan 8 negara mitra dialognya dan telah berlangsung sejak tahun 2011, dapat mewadahi bentuk kerjasama di bidang pertahanan bagi negara-negara di kawasan Indo-Pasifik. Bentuk kerjasama yang dilakukan nantinya tidak terbatas kepada 7 Experts’ Working Groups EWGs yang telah berjalan selama ini, tetapi akan terus dikembangkan berdasarkan kesepakatan atas kepentingan bersama dari negara-negara di kawasan Indo-Pasifik, dengan berfokus kepada Keamanan maritim/Maritim Security, Kontra Teroris/Counter-terrorism, serta Bantuan Kemanusiaan dan Penanganan Bencana/Humanitarian Assistance and Disaster Relief. Kerjasama dalam kerangka AOIP di bidang pertahanan diharapkan dapat terus menjaga keamanan di kawasan, selain menjadikan ASEAN semakin bersatu dan menjadi pusat dalam menjembatani berbagai kepentingan terkait bidang keamanan di kawasan Indo-Pasifik dalam rangka memelihara perdamaian, stabilitas dan kemakmuran bersama. Sebagai awal dari perwujudannya adalah dengan melibatkan negara-negara diluar ADMM Plus yang berada di kawasan Indo-Pasifik untuk terlibat sebagai pengamat dalam setiap kegiatan kerjasama praktis yang dilakukan. Kerjasama Pertahanan Indo-Pasifik dan Strategi Pertahanan Negara Kerjasama kongkrit di kawasan Indo-Pasifik adalah selaras dengan visi Indonesia untuk menjadi PMD, hal ini 21 Jurnal Strategi Perang Semesta Volume 7 Nomor 1 Tahun 2021 disampaikan oleh Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi pada kegiatan Dialog tingkat tinggi tentang kerjasama Indo-Pasifik 2019 Newswire, 2019. 5 pilar utama yang dijadikan sebagai visi maritim Indonesia adalah i membangun kembali budaya maritim Indonesia melalui redefinisi identitas nasional Indonesia sebagai sebuah negara maritim; ii mengelola dan sekaligus melestarikan sumber daya maritim bangsa; iii memprioritaskan pembangunan infrastruktur maritim, pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dan pariwisata laut; iv menerapkan diplomasi maritim, melalui usulan peningkatan kerja sama di bidang maritim dan upaya menangani sumber konflik dengan penekanan bahwa laut harus menyatukan berbagai bangsa dan negara dan bukan memisahkan; dan v membangun kekuatan maritim sebagai bentuk tanggung jawab menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim Neary, 2014. Dalam penekanan ulang yang disampaikan dalam beberapa kesempatan, Presiden Joko Widodo menekankan ada 2 hal pokok yang terkait dengan strategi PMD tersebut, yakni memajukan perekonomian maritim Indonesia dan mempertegas identitas bangsa Indonesia sebagai bangsa maritim, yang kemudian diwujudkan menjadi doktrin keamanan maritim yang mengharuskan Indonesia berdaulat di perairan lautnya sebagai upaya untuk mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah, laut yang bebas dari pelanggaran hukum, keamanan dan keselamatan pelayaran, serta keamanan dan kelestarian sumber daya maritim. Strategi pertahanan negara yang berorientasi kepada budaya maritim harus mencakup berbagai upaya yang bersifat outward looking dan juga inward looking. Outward looking adalah terkait dengan kegiatan diplomasi pertahanan maupun diplomasi maritim yang ditujukan selain untuk melakukan kerjasama pertahanan di kawasan, juga untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang menjadi kendala dalam pencapain PMD tersebut, diantaranya sengketa perbatasan ataupun berbagai tindakan kriminal di perairan Kementerian Luar Negeri et al.,2017. Kegiatan-kegiatan diplomasi dilakukan secara bilateral maupun multilateral dengan melibatkan tidak saja Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan, tetapi juga berbagai Kementerian dan Lembaga lain yang terkait dengan hal tersebut, Indonesia Poros Maritim Dunia Mengembangkan.. Kurniawan Deni Emi 22 diantara Kementerian Hukum dan HAM dan sebagainya Laksmana et al.,2018. Bagaimanapun juga semua metoda dan strategi yang digunakan oleh negara dalam kerangka kerjasama internasional, termasuk dalam penyelenggaraan diplomasi pertahanan maritim adalah ditujukan untuk memperoleh kerjasama tidak saja di bidang pertahanan tetapi juga di bidang ekonomi yang pada akhirnya dapat menciptakan rasa saling percaya Pedrason, 2015. Sementara itu Strategi Pertahanan Negara yang bersifat inward looking adalah diarahkan dengan membuat kebijakan pemerintah yang tepat diantaranya adalah penyusunan doktrin pertahanan negara defensif aktif yang berorientasi pada laut, membangun kekuatan angkatan laut dan kekuatan unsur-unsur keamanan laut dan memberdayakan berbagai potensi maritim melalui upaya pemberdayaan wilayah pertahanan yang dilakukan oleh TNI AL Anwar, 2018. Pembahasan Pemberdayaan Wilayah Pertahananan Laut Pemberdayaan wilayah pertahanan laut Dawilhanla adalah merupakan salah satu tugas pokok yang dibebankan kepada TNI AL berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Pada hakekatnya Dawilhanla ini adalah upaya untuk menyiapkan wilayah pertahanan laut dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai sistem pertahanan semesta melalui upaya membangun, memelihara dan memantapkan pembinaan potensi maritim. Dawilhanla dilaksanakan dalam rangka membangun dan mengembangkan kekuatan matra laut dan membantu Pemerintah menyiapkan potensi nasional menjadi kekuatan wilayah pertahanan laut beserta kekuatan pendukungnya untuk melaksanakan Operasi Militer Perang OMP ataupun Operasi Militer selain Perang OMSP. Terdapat beberapa objek dari pelaksanaan Dawilhanla, diantaranya adalah Logistik Wilayah, Potensi Demografi, Sarana dan Prasarana dan juga Kondisi Sosial, yang dilakukan melalui Bakti TNI AL, Pembinaan Ketahanan Wilayah dan juga Komunikasi Sosial. Sehingga apabila kita pelajari lebih lanjut, terdapat 2 tujuan dalam penyelenggaraan Dawilhanla, yang pertama terkait dengan kepentingan pertahanan negara dan yang kedua adalah dalam perspektif kepentingan masyarakat. Terkait dengan pertahanan 23 Jurnal Strategi Perang Semesta Volume 7 Nomor 1 Tahun 2021 negara, diharapkan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan akan dapat dipersiapkan wilayah pertahanan laut dan kekautan pendukungnya secara dini dalam rangka memenangkan peperangan. Sementara dalam perspektif kepentingan masyarakat, kegiatan-kegiatan yang dilakukan diarahkan untuk membantu mengatasi kesulitan masyarakat dan meringankan kesejahteraan masyarakat maritim. Kedua tujuan tersebut harus dapat dicapai secara sinergi dan berkesinambungan, oleh karena keduanya berhubungan erat antara satu dengan yang lainnya dimana laju pertumbuhan perekonomian tidak dapat berjalan dengan baik tanpa tersedianya lingkungan yang aman, damai dan juga stabil. Hal ini sejalan dengan proyeksi dari PMD maupun AOIP, bahwa dalam rangka menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat yang ada di negara Indonesia maupun kawasan Indo-Pasifik, keamanan nasional masing-masing negara di kawasan yang damai dan stabil harus dapat tercipta dan terpelihara. Implementasi Kegiatan Pemberdayaan Dalam Pencapaian Visi Poros Maritim Dunia Apa saja implementas kegiatan pemberdayaan yang dapat dilakukan dalam rangka tercapainya visi PMD, terutama dalam menciptkan suatu wilayah maritim yang damai, aman dan stabil. Hal ini tentunya berkaitan dengan upaya dari pihak TNI untuk turut serta dalam mengatasi berbagai isu permasalahan laut di Indonesia, baik yang berdampak kepada faktor geografis dalam pengelolaan kekayaan laut yang berkesinambungan, pengawasan dan pemberdayaan masyarakat maritim, ataupun pemantauan kondisi keamanan di wilayah sekitar. Berbagai isu-isu permasalahan laut yang terkait dengan pengelolaan kekayaan laut antara lain adalah eksploitasi laut yang berlebihan dan menggunakan cara yang destruktif, perusakan wilayah lepas pantai dan dasar laut, serta pembuangan limbah keluarga dan produksi yang bermuara ataupun di wilayah laut. Berbagai permasalahan tersebut adalah merupakan salah satu ancaman nirmiliter yang harus diatasi dan dihadapi oleh K/L terkait beserta pemerintah daerah, dengan TNI memberikan dukungan dari belakang. Metoda kegiatan Dawilhanla yang dilakukan dapat menggunakan ketiga metoda yang ada, seperti Bakti TNI AL dengan melakukan upaya pemeliharaan wilayah pesisir dan pantai dan mengatasi permasalahan limbah Indonesia Poros Maritim Dunia Mengembangkan.. Kurniawan Deni Emi 24 sampah. Sementara pembinaan ketahanan wilayah dan komunikasi sosial dilaksanakan secara sinergi dengan K/L dan pemda dalam meningkatkan kepekaan dan kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam mensosialisasikan berbagai peraturan yang ada dikaitkan dengan kesinambungan hayati yang akan menjaga kelangsungan ekonomi dari masyarakat pesisir pantai tersebut. Sementara itu kegiatan yang dapat dilakukan untuk melakukan pengawasan dan pemberdayaan masyarakat maritim terutamanya adalah dengan melakukan kegiatan pembinaan ketahanan wilayah. Pembinaan yang dilakukan tidak saja berupaya untuk meningkatkan upaya bela negara dari seluruh masyarakat maritim untuk menangkal setiap potensi ancaman keamanan maritim, tetapi juga diarahkan dengan menumbuhkan budaya dan jiwa maritim di setiap lapisan masyarakat. Upaya untuk menumbukan kesadaran bela negara akan berdampak kepada menurunnya ancaman keamanan dari perusakan pantai, perompakan di laut, ataupun penyeludupan melalui laut yang menjadikan kawasan maritim tidak aman untuk melakukan kegiatan ekonomi. Sementara itu menumbuhkan budaya dan jiwa maritim akan berdampak kepada upaya yang maksimal, dengan cara yang sesuai aturan, untuk melakukan pengelolaan hasil kekayaan laut yang berlimpah. Kegiatan pemantauan terhadap kondisi keamanan di kawasan sekitar dapat dilakukan secara langsung melalui peninjauan berkala ke daerah-daerah binaan, ataupun secara tidak langsung melalui pemantauan atas jaring yang dibangun, melalui kegiatan komunikasi sosial ataupun pembinaan ketahanan wilayah. Kegiatan ini harus dilaksanakan sepanjang waktu, terutama untuk mengantisipasi waktu kegiatan para nelayan yang terkadang berlawanan dengan waktu yang biasanya dilakukan oleh masyarakat lain. Hal ini harus dilakukan, karena aksi kriminalitas di laut selalu bermula dari wilayah daratan, terutama di wilayah pesisir dan sepanjanga garis perairan lainnya. Kesimpulan Rekomendasi dan Pembatasan Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang disampaikan diatas kita mendapatkan kesimpulan bahwa Poros Maritim Dunia yang menjadi visi pembangunan dari Presiden Joko Widodo, yang juga telah dijadikan muara bagi kesepatakan ASEAN Outlook on Indo-Pacific, menekankan kepada dua faktor kerjasama dan pembangunan 25 Jurnal Strategi Perang Semesta Volume 7 Nomor 1 Tahun 2021 yang harus dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Kedua faktor tersebut adalah bidang Ekonomi yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat di dalamnya, serta bidang keamanan tidak saja pada lingkup nasional tetapi juga pada lingkup regional Indo-Pasifik. Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut dapat digunakan sebagai salah satu cara yang dilakukan oleh TNI, terutamanya TNI AL, untuk berperan serta secara aktif untuk mensukseskan pencapaian visi PMD ataupun AOIP. Pemberdayaan wilayah pertahanan laut dapat mensinergikan tujuan di bidang keamanan wilayah dan juga ekonomi dengan komprehensif dalam implementasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan 3 macam metoda yang ada. Oleh karena itu penulis merekomendasikan bagi para pihak yang terkait, terutama di jajaran TNI AL, untuk dapat menyusun suatu strategi yang tepat, serta berhasil guna yang efektif dan efisien. Hal ini diperlukan agar pemberdayaan wilayah pertahanan laut yang dilakukan dapat menjadi salah satu cara yang jitu dalam mendukung tercapainya visi PMD maupun AOIP. Banyak program kegiatan lain yang dapat dilakukan oleh TNI ataupun unsur di jajaran Kementerian Pertahanan dalam mendukung pencapaian visi PMD maupun AOIP, sehingga penelitian lebih lanjut perlu dilakukan. Salah satu diantaranya yang dapat dilakukan adalah dalam penyelenggaraan Diplomasi Pertahanan ataupun kerjasama internasional di bidang pertahanan. Daftar Pustaka Jurnal Al Syahrin, M. N. "Kebijakan Poros Maritim Jokowi dan Sinergitas Strategi Ekonomi dan Keamanan Laut Indonesia". Indonesian Perspective, Vol. 3, No. 1, 2018, hlm. 1–17. Anwar, D. F. "Indonesia and the ASEAN outlook on the Indo-Pacific", International Affairs Journal, Vol. 96, No. 1, 2020, hlm. 111–129. Anwar, S. "Membangun Keamanan Maritim Indonesia Dalam Analisa Kepentingan, Ancaman, Dan Kekuatan Laut", Jurnal Pertahanan & Bela Negara, Vol. 6, No. 3, 2018, hlm. 69–90. Auliya, P., & Sulaiman, Y. "Indonesia, ASEAN Centrality and Global Maritime Fulcrum", Jurnal Global & Strategis, Vol. 13, No. 1, 2019, hlm. 79–90. Buzan, B., & Waever, O. Regions and Powers The Structure of International Security edisi ebook. New York Cambridge University Press, 2003 hlm. 6-20. Indonesia Poros Maritim Dunia Mengembangkan.. Kurniawan Deni Emi 26 Damayanti, A. "Indo-Pacific Connectivity Toward Competition or Cooperation ?", Asian Studies International Journal, Vol. I, No. 1, 2019, 1–7. Helaluddin. “Mengenal lebih dekat dengan pendekatan fenomenologi sebuah penelitian kualitatif”, dalam 15 Maret 2018, diakses pada 20 Februari 2021. Kemlu & CSIS Indonesia. Diplomasi Pertahanan Maritim Strategi, Tantangan dan Prospek. Jakarta CSIS dan Pusat P2K-OI Kemenlu, 2017. hlm 47-50. Laksmana, E. A., Gindarsih, I., & Mantong, A. W. Menerjemahkan Visi Poros Maritim Global ke dalam Kerangka Diplomasi Pertahanan Maritim dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia di Era Jokowi. Jakarta CSIS, 2018, hlm. 2-36. Natalegawa, M. “an Indonesian Perspective on the Indo-Pacific”’ dalam 20 Mei 2013, diakses pada 20 Maret 2021. Neary, A. "Jokowi Spells Out Vision for Indonesia’s “Global Maritime Nexus”", Southeast Asia from Scott Circle Journal, Vol. 5, No. 24, 2014, hlm. 1–16. Newswire. “Menlu Kerja Sama Indo-Pasifik Selaras dengan Poros Maritim Kita”, dalam 20 Maret 2019, diakses pada 15 Februari 2021. Pedrason, R. ASEAN’s Defence Diplomacy The Road to Southeast Asian Defence Community? Muenchen Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg Institut Für Politische Wissenschaft. Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, 2015, hlm. 227-233. Sukmadewi, P. "Indo-Pacific Treaty sebagai Perluasan Kerjasama Indonesia di Bidang Maritim", dalam Agustus 2020, diakses pada 20 Februari 2021. Yani, Y. M., & Montratama, I. "Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia Suatu Tinjauan Geopolitik", Jurnal Pertahanan, Vol. 5, No. 2, 2015, hlm. 25–51. Yanuarti, I., Wibisono, M., & Midhio, I. W. "Strategi Kerja Sama Indo-Pasifik untuk Mendukung Pertahanan Negara Perspektif Indonesia", Jurnal Strategi Pertahanan Semesta, Vol. 6, No. 1, 2020, hlm. 41–70. ResearchGate has not been able to resolve any citations for this Sukmadewi Masykur Musa NotoharjoAbstrak Terpilihnya Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia pada Pemilu tahun 2014 menandakan perubahan orientasi politik Indonesia. Indonesia mengubah fokus kebijakan luar negerinya yang semula berorientasi ke darat serta aktif di kancah global menjadi berorientasi ke laut sekaligus membangun kembali budaya maritim yang sempat terabaikan melalui perjanjian Indo-Pasifik yang pertama kali digagas oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Marty Natalegawa. Tulisan ini menggunakan metode pengumpulan data kualitatif dan metode analisis data serta menggunakan konsep perubahan politik luar negeri dan determinan domestik, dimana suatu kebijakan disesuaikan dengan keadaan dalam negeri suatu negara dalam hal ini faktor geografis Indonesia yang terletak di persilangan samudera Hindia dan samudera Pasifik. Di dalam tulisan ini, terdapat temuan berupa faktor internal dan eksternal Indonesia menggagas perjanjian Indo-Pasifik serta lahirnya geopolitik Poros Maritim Dunia yang juga berkaitan dengan alasan Indonesia menggagas perjanjian Indonesia remains committed to maintain centrality of ASEAN in its Indo-Pacific strategy as a way to deter conflicts, especially in light of President Joko “Jokowi” Widodo’s famous proclamation of “Global Maritime Fulcrum?” The main thrust of “Global Maritime Fulcrum” doctrine is that facing shifting geopolitical and economic power from the West to Asia, Indoneia needed to face the challenge by putting Indonesia’s interest back to the forefront of global political and economic discourse. Yet, by the end of the day, Indonesia remained committed in pushing for the centrality of ASEAN especially in dealing with potential conflicts in the Indo-Pacific region. By stressing the centrality of ASEAN, meaning that Indonesia is attempting to strengthen cooperation between the members of ASEAN and crafting a cooperative regional framework, Indonesia and ASEAN as a whole may be able to reduce the tension due to the clashing interest of the United States and China in Indo-Pacific region. M. Najeri Al SyahrinAs a maritime country Indonesia has economic and security opportunities as a foundation for national development. The future of the Indonesian maritime is realized through the synergy between the economic and the security aspect. This article describes the importance of such synergies within the framework of the global maritime fulcrum. Economic development in this framework is realized through tol laut’ and connectivity of goods and services throughout Indonesia. In terms of security issues, the combating of illegal fishing is a form of defense policy as well as effort to maintain Indonesia’s territorial sovereignty. On one hand, this paper stresses the importance of economic development supported by defense and security stability. On the other hand, the development of defense posture requires a robust economic strength. Economy and security are two aspects that are inseparable and mutually supportive as an effort to realize the ideals of Indonesia as a global maritime Global maritime fulcrum, economic and security, tol laut’, illegal fishingp>Poros Maritim Dunia PMD merupakan konsep yang disampaikan Presiden Jokowi pada Konferensi Tingkat Tinggi Asia Timur, di Naypyidaw Myanmar pada tanggal 13 November 2014. Sementara Jepang dan India telah lebih dulu mencanangkan konsep Confluence of the Two Seas pada tahun 2007, disusul Amerika Serikat dengan Rebalancing toward Asia pada tahun 2011, dan Tiongkok dengan Jalur Sutra Maritim Abad ke-21 di tahun 2013. Keempat kekuatan besar tersebut berkompetisi di kawasan Indo-Pasifik. Paper ini menempatkan PMD sebagai geopolitik Indonesia dalam memanfaatkan dinamika geopolitik yang terjadi di kawasan untuk kepentingan nasional Indonesia. Kata kunci poros maritim dunia, Indo-Pasifik, geopolitikKeamanan maritim Indonesia merupakan bagian penting dari sistem kemaritiman Indonesia, dan mengandung misi yang cukup kompleks yang menjadi tantangan dan sekaligus permasalahan dari berbagai pihak yang terlibat. Pemahaman terhadap keamanan maritim dari berbagai pihak yang terlibat masih belum sepenuhnya sama, dikarenakan perbedaan yang mendasar dari bidang-bidang tugas yang mereka geluti. Untuk itu dalam tulisan ini, penulis mencoba merumuskan berbagai hal yang terkait dengan kemaritiman Indonesia, berdasarkan analisa kepentingan, ancaman, dan kekuatan laut. Beberapa hal yang menjadi bahan analisis yaitu kepentingan nasional Indonesia di bidang kemaritiman, ancaman yang perlu menjadi perhatian utama dalam penanganannya, pengertian dan lingkup keamanan maritim, serta upaya-upaya yang diperlukan dalam membangun kekuatan maritim Indonesia. Kata Kunci keamanan maritim, Indonesia, kekuatan laut, kemaritiman, pengendalian Buzan Ole WæverThis 2003 book develops the idea that since decolonisation, regional patterns of security have become more prominent in international politics. The authors combine an operational theory of regional security with an empirical application across the whole of the international system. Individual chapters cover Africa, the Balkans, CIS Europe, East Asia, EU Europe, the Middle East, North America, South America, and South Asia. The main focus is on the post-Cold War period, but the history of each regional security complex is traced back to its beginnings. By relating the regional dynamics of security to current debates about the global power structure, the authors unfold a distinctive interpretation of post-Cold War international security, avoiding both the extreme oversimplifications of the unipolar view, and the extreme deterritorialisations of many globalist visions of a new world disorder. Their framework brings out the radical diversity of security dynamics in different parts of the Connectivity Toward Competition or Cooperation ?A DamayantiDamayanti, A. "Indo-Pacific Connectivity Toward Competition or Cooperation ?", Asian Studies International Journal, Vol. I, No. 1, 2019, Visi Poros Maritim Global ke dalam Kerangka Diplomasi Pertahanan Maritim dalamE A LaksmanaI GindarsihA W MantongLaksmana, E. A., Gindarsih, I., & Mantong, A. W. Menerjemahkan Visi Poros Maritim Global ke dalam Kerangka Diplomasi Pertahanan Maritim dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia di Era Jokowi. Jakarta CSIS, 2018, hlm. 2-36.
.
